TORAJA–Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui program Sekolah Rakyat Terintegrasi 62.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pleno Penetapan Siswa Tahun Ajaran 2026/2027 yang dipimpin langsung Bupati Tana Toraja, dr. Zadrak Tombeg, di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Jumat (26/6/2026).
Rapat pleno ini menjadi tahapan krusial dalam menetapkan calon peserta didik yang akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 62.
Pemerintah daerah memastikan seluruh proses seleksi dan penetapan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati Zadrak Tombeg menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata upaya pemerintah menghadirkan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan berkualitas.
“Puji Tuhan, hari ini kita telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 Tana Toraja Tahun Ajaran 2026/2027. Ini merupakan tahapan penting agar proses penetapan peserta didik berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan,” ujar Zadrak.
Menurutnya, investasi di sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja akan terus mendukung berbagai program pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda.
Zadrak berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing untuk mendukung pembangunan daerah di masa mendatang.
“Semoga Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 Tana Toraja menjadi tempat yang melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah di masa depan,” katanya.
Melalui pelaksanaan rapat pleno tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif, akuntabel, dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia di daerah.
