TORAJA–Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menegaskan komitmennya untuk menghadirkan akses pendidikan yang adil dan merata melalui proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pleno Penetapan Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 Tahun Ajaran 2026/2027 yang dipimpin langsung Bupati Tana Toraja, dr. Zadrak Tombeg, di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Jumat (26/6/2026).
Rapat pleno menjadi tahapan akhir dalam menentukan calon peserta didik yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 62.
Pemerintah daerah memastikan seluruh proses penetapan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan keterbukaan.
Bupati Tana Toraja, dr. Zadrak Tombeg, mengatakan bahwa pelaksanaan rapat pleno merupakan bagian penting untuk menjamin seluruh tahapan seleksi berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Puji Tuhan, hari ini kita telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 Tana Toraja Tahun Ajaran 2026/2027. Ini merupakan tahapan penting agar proses penetapan peserta didik berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan,” ujar Zadrak.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan berkualitas.
Pemkab Tana Toraja, lanjut Zadrak, akan terus mendukung program-program pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
“Semoga Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 Tana Toraja menjadi tempat yang melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah di masa depan,” katanya.
Melalui pelaksanaan rapat pleno tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan daerah.
