TORAJA–Pemkab Tana Toraja kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah.
Hal ini mengemuka dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dihadiri Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Paundanan, bersama Sekretaris Daerah Tana Toraja, dr. Rudhy Andi, pada Selasa (5/5/2026), bersama Bank Indonesia.
Forum strategis yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta sektor perbankan ini menyoroti pentingnya transformasi sistem pembayaran daerah menuju ekosistem digital yang terintegrasi, sebagai upaya memperkuat tata kelola sekaligus menutup potensi kebocoran pendapatan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, digitalisasi transaksi melalui kanal pembayaran non-tunai seperti QRIS dan sistem pembayaran elektronik untuk pajak serta retribusi daerah menjadi salah satu fokus utama.
Langkah ini dinilai tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga menghadirkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, serta PT Bank Sulselbar sebagai mitra strategis dalam penguatan layanan keuangan digital daerah.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penegasan komitmen bersama, sekaligus pemberian apresiasi kepada OPD dan wajib pajak pengguna QRIS terbaik.
Selain itu, Bank Sulselbar menyerahkan barcode QRIS pajak hotel, restoran, dan RIPH kepada BPKPD untuk segera diimplementasikan kepada wajib pajak di Tana Toraja.
Pemanfaatan sistem digital ini juga diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan masyarakat, memudahkan akses pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan, serta mendorong peningkatan literasi keuangan digital di tingkat lokal.
Pemekab Tana Toraja berharap, melalui penguatan TP2DD ini, transformasi digital tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
