TORAJA – Beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan dengan viralnya video seorang warga Simbuang ditandu sepanjang 4 kilometer, Jumat (19/4/2024) akibat akses jalan yang tidak bisa dilalaui ambulance.
Kini, nasib naas kembali dirasakan oleh warga Simbuang, seorang Ibu (MA) terpaksa menepih di pinggir jalan poros untuk melahirkan pada Sabtu (11/5/2024). Sedihnya lagi, nyawa sang bayi tak tertolong.
Diketahui kejadian tersebut bermula saat (MA) akan melahirkan di puskesmas Lekke’, kecamatan Simbuang, namun fasilitas dan kondisi yang tidak memadai, membuat pasien tersebut dirujuk ke salah satu rumah sakit di Makale. Namun karena material longsor masih menutup jalan, mobil yang ditumpangi tak bisa melanjutkan perjalanan. Kelurga kemudian menggunakan motor, tapi MA harus segera menepi karena tak lagi kuat menahan rasa sakit dan pendarahan.
Di bawah terik matahari beralaskan kerikil, ia sekuat tenaga melakukan proses persalinan. Besar harapan bayinya itu lahir selamat dan sehat. Sayangnya, harapan itu sirna, bayi yang dikandungnya selama sembilan bulan, harus ia relakan kepergiannya.
Daniel Maraya, salah satu keluarga yang berada di lokasi merasa sangat terpukul atas kejadian yang menimpa MA.
“Saat digotong oleh masyarakat kembali ke puskemas, saya menangis melihat perjuangan ibu ini, semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” ucap Daniel dengan penuh sedih saat dikonfirmasi via telepon.
Mengetahui kabar itu, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar mengutuk keras pemerintah provinsi Sulsel yang terus abai terhadap persoalan masyarakatnya.
“Kami sudah berulang kali ingatkan pemrov Sulsel untuk segera menindaklanjuti longsor dan beberapa persoalan di Simbuang-Mappak, namun sampai berita ini beredar, tak ada itikad baik yang ditunjukan pemerintah”, ucap Robertus, koordinator Sosial IPPEMSI Makassar.
Lanjut Robertus, Pemprov Sulsel harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada warga Simbuang, menurutnya jika pemprov cepat menanggapi longsor tersebut, kemungkinan besar kejadian naas di atas takkan terjadi.
“Kami akan terus tagih dan kejar pertanggungjawaban Pemrov, terutama PJ Gubernur Sulawesi Selatan”, tutup Robertus.
