TORAJA–Kementerian Transmigrasi RI menetapkan Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja, sebagai salah satu kawasan prioritas nasional untuk pengembangan program transmigrasi.
Kepastian itu disampaikan dalam Forum Komunikasi Publik yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (25/11/2025).
Penetapan tersebut diperkuat melalui pemaparan hasil akhir kajian yang disusun bersama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
Kajian menyimpulkan bahwa Mengkendek memenuhi seluruh indikator kelayakan, baik untuk transmigrasi lokal masyarakat Toraja maupun calon transmigran dari luar daerah, termasuk Pulau Jawa.
Dalam forum itu, tim Ekspedisi Patriot menguraikan potensi strategis Mengkendek, mulai dari kesesuaian lahan, aksesibilitas, hingga peluang pertumbuhan sosial-ekonomi masyarakat.
Mereka menekankan dua aspek fundamental, kekuatan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utama keberlanjutan kawasan transmigrasi.
Selain Mengkendek, sejumlah wilayah lain juga direkomendasikan masuk dalam peta kawasan transmigrasi Tana Toraja, yakni Sangalla Selatan, Gandangbatu Sillanan (Gandasil), Masanda, Mappak, dan Simbuang.
Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Laso’ Paundanan, mengapresiasi penetapan Mengkendek sebagai kawasan prioritas nasional.
Ia berharap dukungan konkret pemerintah pusat dapat mengalir bagi calon transmigran maupun warga setempat.
“Kami sangat bangga daerah kita masuk skala prioritas. Semoga pemerintah pusat dapat membantu total masyarakat, baik transmigran maupun warga sekitar,” ujarnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Tana Toraja itu memastikan kesiapan Pemkab terlibat penuh dalam seluruh proses, dari perencanaan hingga implementasi.
“Sebagai eksekutif, kami akan total terlibat aktif,” tegasnya.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tersebut juga menekankan pentingnya pengelolaan lahan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi masyarakat terdampak.
“Sembari tanah warga dapat dikelola untuk mata pencaharian, peningkatan kapasitas SDM juga sangat berarti bagi kami di daerah,” tambahnya.
Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, perwakilan Kementerian Transmigrasi, dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan arah kebijakan transmigrasi di Tana Toraja.
