TORAJA–Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi dan pasokan bahan bakar minyak.
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 yang dipimpin Bupati Tana Toraja, dr. Zadrak Tombeg, di Ruang Rapat Bupati, Kantor Bupati Tana Toraja, Makale, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, Bagian Perekonomian dan SDA, Manager SPBE PT Minanga Jaya Abadi, tiga agen LPG, lima pengelola SPBU, Kepala Bulog Cabang Palopo, BMKG, serta Badan Pusat Statistik.
Sejumlah persoalan menjadi fokus pembahasan, mulai dari evaluasi pengendalian inflasi, ketersediaan dan harga LPG 3 kg bersubsidi, hingga stok BBM bersubsidi.
Bupati meminta seluruh pihak memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran dan tidak terjadi penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Dari kesimpulan yang disampaikan Wakil Bupati dan laporan yang kita dengar bersama, kita sepakat untuk mengawasi pendistribusian khususnya tabung gas LPG. Kita pahami kalau tidak ada istilah pengecer, yang ada hanya pangkalan dan agen,” kata Zadrak.
Ia menegaskan, pihak yang mengaku sebagai pengecer dan menjual LPG 3 kg di atas HET harus segera ditindaklanjuti.
Selain pengawasan LPG, TPID juga menyepakati sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas inflasi, antara lain meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan, memantau harga serta pasokan di pasar, dan memperkuat koordinasi antar-OPD dan instansi terkait.
Zadrak mengatakan pengawasan harga dan pasokan harus terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia, terutama menghadapi potensi gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca.
“Walaupun dari Bulog masih ada persediaan yang cukup, kita tetap harus terus bersinergi mengawasi harga-harga di pasaran,” ujarnya.
Bupati menekankan sinergi seluruh anggota TPID menjadi kunci agar persoalan inflasi dan distribusi kebutuhan pokok dapat ditangani secara cepat dan konkret.
