TORAJA–Pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan dan peningkatan indikator makro ekonomi menjadi dua isu terkemuka dalam Musrembang RKPD Toraja Utara tahun 2025-2029.
Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong menyampaikan bahwa sekitar 70 persen alokasi anggaran infrastruktur tahun ini difokuskan ke wilayah pedesaan (Lembang).
Dua daerah pemilihan (Dapil) yang selama ini minim intervensi pembangunan yakni Dapil 3 dan Dapil 5 ditetapkan sebagai prioritas utama.
Dapil 3 miliputi kecamatan Buntao’, Nanggala, Rantebua, dan Tondon. Sementara Dapil 5 mencakup Awan Rante Karua, Baruppu’, Buntu Pepasan, Dende Piongan Napo, Kapalapitu dan Rindingallo.
Wilayah-wilayah tersebut dikenal memiliki topografi yang berat dan keterbatasan akses infrastruktur, sehingga membutuhkan perhatian pembangunan yang lebih serius dan merata.
“Selama ini Dapil 3 dan 5 sering terabaikan. Tahun ini kita ubah. Mereka menjadi skala perioritas utama,” ucap Bupati Frederik, Rabu (28/5/2025).
Selain itu, disampaikan pula 10 usulan program prioritas kepada Pemerintah Provinsi ditambah 3 pengajuan bantuan keuangan dan 2 permohonan hibah.
Musrembang juga menjadi ajang refleksi terhadap capaian pembangunan makro hingga tahun 2024.
Pertama, pertumbuhan ekonomi Toraja Utara tercatat meningkat menjadi 4,4 persen dari sebelumnya 3,94 persen.
Kemudian tingkat pengangguran terbuka menurun dari 2,6 persen menjadi 2,44 persen. Sementara indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai angka 72,31 persen, masih berada pada kategori tinggi.
“Jadi Musrembang ini bukan semata agenda formalitas, tapi momentum strategis untuk menata masa depan daerah secara terukur dan inklusif,” jelas Bupati.
Dedy sapaanya juga menegaskan bahwa dokumen RPJMD harus menjadi kompas pembangunan daerah lima tahun kedepan, dan bukan sekedar pelengkap administrasi.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Sulsel, Amson Padolo yang mewakili Gubernur Sulsel menyampaikan dukungan dan arahannya.
Amson mengigatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik dalam menyukseskan visi daerah yang selaras dengan pembangunan provinsi. (*)
