TORAJA–Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mempercepat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Sosialisasi dan Rapat Harmonisasi Pemantapan Rancangan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2026 yang dibuka Bupati Tana Toraja, dr Zadrak Tombeg, di Ruang Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan yang digelar BPBD Tana Toraja bersama Yayasan INANTA Makassar itu turut dihadiri Ketua DPRD Tana Toraja Kendek Rante, Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Selatan Dr Amson Padolo, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, dan sejumlah pemangku kepentingan.
Bupati Zadrak menegaskan, penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari perangkat daerah, aparat keamanan, lembaga terkait hingga masyarakat.
“Ancaman bencana dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun bersama melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat,” kata Zadrak.
Menurutnya, keberadaan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan seluruh proses penanganan bencana memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dijalankan secara terintegrasi.
“Kita ingin penanganan bencana berjalan lebih cepat, terkoordinasi dan berkelanjutan. Regulasi ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di Tana Toraja,” ujarnya.
Melalui harmonisasi tersebut, Pemkab Tana Toraja berharap rancangan perda yang disusun mampu mengakomodasi karakteristik wilayah dan potensi ancaman bencana yang ada, sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam melindungi masyarakat.
Penyusunan regulasi ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan responsif, seiring meningkatnya kebutuhan akan mitigasi dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana.
