TORAJA–Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Paundanan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Sulawesi Selatan tahun 2027 di Makassar, Kamis (30/4/2026).
Forum ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan RKPD 2027, dengan melibatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan guna menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo, dalam paparannya menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun mendatang.
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas RI menguraikan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan pada 2027, termasuk penguatan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah.
Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan, di antaranya Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan Aryanto yang menyampaikan capaian dan proyeksi indikator pembangunan, serta Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina yang membacakan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara RKPD Tahun 2027.
Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Paundanan, menegaskan partisipasi daerahnya dalam Musrenbang ini merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional.
“Melalui forum ini, kami berharap usulan prioritas pembangunan Tana Toraja dapat terakomodasi, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor unggulan daerah, serta pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Musrenbang RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”.
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berharap hasil forum ini mampu memperkuat sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
