TORAJA–Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memaparkan kesiapan penerapan Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Ekspose Manajemen Talenta ASN yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (7/5/2026).
Ekspose tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Tana Toraja, dr. Rudhy Andi Lolo bersama Kepala BKPSDM Tana Toraja, Alipius Tandiarrang.
Kegiatan dibuka langsung Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh dan turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Provinsi Sulsel, serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Kabupaten Tana Toraja menjadi salah satu dari 11 daerah yang dinilai siap menerapkan Sistem Manajemen Talenta ASN.
Sebelumnya, BKPSDM Tana Toraja telah mengikuti tahapan pra ekspose pada 29 April 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap pemaparan.
Dalam ekspose tersebut, Pemkab Tana Toraja mempresentasikan sejumlah aspek kesiapan penerapan manajemen talenta ASN, mulai dari pemetaan potensi dan kinerja pegawai, penyusunan pola suksesi jabatan, hingga pengembangan kompetensi ASN berbasis merit dan capaian kinerja.
Sekretaris Daerah Tana Toraja, dr. Rudhy Andi Lolo menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta menjadi bagian penting dalam upaya membangun birokrasi yang profesional dan adaptif.
“Penerapan manajemen talenta ASN diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan pegawai yang lebih objektif, transparan, dan berbasis kompetensi sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat,” ujar Rudhy.
Ia juga menyebut, pelaksanaan ekspose di Makassar memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah karena biasanya tahapan serupa dilaksanakan di Kantor BKN RI di Jakarta.
Menurutnya, langkah yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama BKN RI tersebut menjadi bentuk dukungan dalam mempercepat penguatan sistem merit di daerah.
Keikutsertaan Pemkab Tana Toraja dalam ekspose itu sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola ASN yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
